SERUMPUN FM - Wakil Ketua 2 DPRD Karimun murka akibat dana yang dianggarkan saat pembahasan untuk menyelesaikan Tunda Bayar (TB) atau hutang di APBD 2025 malah dipergunakan untuk kepentingan lain.
Parahnya, penggunaan dana untuk kepentingan lainnya oleh Pemerintah Daerah Karimun tersebut tidak dikomunikasikan ke DPRD Karimun.
"Tadi saya tanyakan ke BPKAD, ternyata selain Dari kelanjutan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), ada lagi pengadaan 4 unit truck sampah, kontainer sampah dan eskapator yang anggarannya diambil dari dana yang kita cadangkan untuk pembayaran hutang, dan kami tidak diberitahu soal ini" ungkap Adi Hermawan, Senin (2/6/25).
Adi melanjutkan, selain itu ada lagi kegiatan lain di OPD yang totalnya 7 miliar rupiah dimana anggarannya juga menggunakan dana cadangan untuk pembayaran hutang.
"Yang kita cadangkan untuk pembayaran hutang di APBD 2025 itu awalnya sebanyak 76 miliar rupiah namun dana ini tergerus untuk MPP, pengadaan2 serta kegiatan di OPD dan saat ini dihitung-hitung hanya tinggal sekitar 54 miliar rupiah saja," jelas Adi.
Adi mengecewakan sikap Bupati maupun Wakil Bupati Karimun yang tidak berkomunikasi ke DPRD Karimun saat ada evaluasi usai pembahasan.
"Wajar teman-teman di DPRD bertanya-tanya, kenapa kegiatan yang dicoret atau yang tidak ada ini saat pembahasan malah bisa muncul," sambungnya.
Adi berharap, Bupati maupun Wakil Bupati Karimun menjalin komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Karimun sebelum mengambil langkah terkait penggunaan anggaran.
"Karna tupoksi kami di DPRD Karimun yaitu fungsi pengawasan dan fungsi budgeting," tutupnya. (Muslim Piliang)
Tidak ada komentar: